Dalam kasus semburan lumpur Lapindo ini, secara telanjang diperlihatkan bahwa negara Indonesia telah bertekuk lutut pada korporasi pertambangan yang bernama Lapindo Brantas. Negara benar-benar dibuat  tak berdaya.

Di negara Indonesia yang berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa ini, pemerintahannya dengan tanpa merasa berdosa mengkambinghitamkan Tuhan dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Pemerintah mengatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam tidak terkait dengan pemboran.Pernyataan pemerintah itu ternyata sama persis dengan seruan iklan Lapindo di berbagai media. Sebuah ironi yang menyayat hati..

1.  People & Power – Muddy Justice

2. Children In The Hot Mud Volcanoes

3. Aku Mau Pulang

4. Lapindo

5. Perumtas Lapindo

6.PAGAR REKONTRAK salah satu KOrban LAPINDO BRANTAS

7. Porong (Puisi Senja)

Sementara tak jauh dari kota Jakarta, tepatnya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, para korban lumpur Lapindo masih dipaksa menelan janji palsu.

Bulan Desember 2008 silam, muncul formula baru itu penyelesaian jual beli aset korban lumpur Lapindo. Formula itu menyebutkan Lapindo akan kembali mencicil uang jual beli aset per bulan per kepala keluarga (KK) sebesar Rp. 30 juta. Selain itu Lapindo juga memberikan uang sewa rumah per KK selama satu tahun sebesar Rp. 2,5 juta.

Awal 2009, formula itu gagal dilaksanakan. Hingga muncul formula yang lebih baru terkait penyelesaian ganti rugi aset korban lumpur.

Group Bakrie akan memberikan Rp 15 juta per bulan per berkas kepada korban lumpur Lapindo.

Penanggung jawab Group Bakrie Nirwan Bakrie pun menyatakan bahwa pihaknya akan mengisi rekening korban Lapindo tiap bulannya. Pengisian rekening sebanyak Rp 15 juta per bulan itu dimulai Senin 23 Februari 2009.

Bukan hanya Nirwan Bakrie yang menyatakan komitemennya untuk menyelesaikan proses jual beli asset korban lumpur ini. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyatakan akan memproses secara hukum bila kesepakatan baru itu diingkari.

Namun apa yang terjadi?

Seperti ditulis oleh Koran TEMPO (30/12), Roikan, warga Kedung Bendo yang menjadi korban lumpur mengaku hingga bulan Desember 2009 belum pernah menerima cicilan ganti rugi Rp 15 juta per bulan seperti yang dijanjikan PT Minarak.

Alih-alih memproses secara hukum, Kepolisian Daerah Jawa Timur justru menghentikan proses pidana kasus lumpur Lapindo.

Sologannya, “LANJUTKAN !”

(sttt…apakah jika beliau terpilih menjadi presiden juga akan melanjutkan penderitaan korban lumpur Lapindo yang telah berlangsung selama tiga tahun lebih?)

Calon presiden Jusuf Kalla

Sologannya, “Lebih Cepat Lebih Baik!”

(Untuk korban lumpur Lapindo, apakah berarti Lebih Cepat (mati) Lebih Baik?)

Capres Megawati Soekarno Putri

Sologannya, “PRO RAKYAT!”

(Stt…dalam kasus Lapindo, kira-kira beliau akan pro korban lumpur atau pro Lapindo atau justru akan mengeluarkan strategi diam seribu bahasa?)

Manurut Nia Ramadhani, perempuan yang berpose dengan Ardi Bakrie, seperti yang ditulis oleh detik.com, photo itu diambil pada saat  acara di Pantai Singapura.

Sementara itu,  jauh dari dunia gemerlap, anak muda korban lumpur Lapindo, sedang bersedih hati karena selama tiga tahun, sejak muncul semburan lumpur Lapindo (29 Mei 2006), mereka dipaksa menghirup udara beracun dan menggunakan air yang telah tercemar. Sungguh dua dunia yang berbeda…

Berikut foto-foto aksi tiga tahun Lapindo di depan Pasar Festival, Jl. Rasuna Said, Jakarta.

Gerkan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo:

Jatam, Kontras, Kiara, Walhi, Satu Dunia, LBH Masyarakat, GMLL, UPC, Imparsial, YLBHI, ICEL, UPLINK, Institut Hijau Indonesia, KAU, TIFA, Lapis Budaya, SAKSI, Solidaritas Perempuan, HRWG

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, lahir UU Migas No 22 tahun 2001. Munculnya UU Migas No. 22/2001 itulah awal dari lemahnya fungsi kontrol pemerintah terhadap industri migas termasuk PT. Lapindo Brantas. Lemahnya kontrol pemerintah ini pula yang memberikan andil terhadap berlarut-larutnya penyelesaian semburan lumpur Lapindo secara lebih adil.

Selain itu, dengan UU Migas  No 22/2001 itu misalnya, BP Migas dibuat tidak berdaya dalam mengawasi prosedur pengaboran Lapindo, termasuk prihal pemasangan casing dalam proses pengeboran.

Dengan payung hukum UU Migas No 22/2001 itu misalnya proses pencarian informasi untuk mengungkap kejadian sebenarnya dari semburan lumpur menjadi terhalang. Dalam UU itu memang diatur dan dijamin soal kerahasiaan data dan informasi seputar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Akibatnya hingga kini, penyelidikan kasus lumpur Lapindo oleh kepolisian tidak kunjung tuntas.

Di berbagai media massa, Jusuf Kalla mengakui bahwa mantan petinggi Group Bakrie, Aburizal Bakrie merupakan salah satu penyumbang dana pasangan SBY-JK dalam pemilu 2004 silam.

Dua tahun setelah pemilu 2004, tepatnya bulan Mei 2006, semburan lumpur panas menengelamkan kawasan Porong, Sidoarjo. Mayoritas pakar geologi dunia menilai bahwa semburan lumpur diakibatkan oleh aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo, salah satu bagian dari Group Bakrie.

SBY-JK mengawali tonggak penyelesaian kasus ini melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yang mengarahkan korban diperlakukan sebagai mitra jual beli lahan dan bangunan. Melenceng jauh dari pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban, mulai hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang sehat dan lainnya.

Sementara kerugian berupa meningkatnya biaya kesehatan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh semburan lumpur diabaikan secara legal.

Meskipun Perpres 14/2007 itu merugikan korban lumpur dan menguntungkan posisi Lapindo, Pemerintahan – JK tidak berhenti untuk memberikan keringanan terhadap Lapindo. Pada bulan Desember 2008 misalnya, telah muncul kesepakatan antara korban lumpur dan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Istana Presiden yang berisi pemberian keringanan terhadap Lapindo untuk kembali mencicil sisa uang jual beli aset korban lumpur per bulan per keluarga sebesar Rp 30 juta.

Sayangnya kesepakatan itu kembali diingkari oleh PT MLJ. Alih-alih menghukum PT MLJ karena telah mengingkari kesepakatan. Pemerintahan SBY-JK  lagi-lagi memeberi keringanan terhadap PT MLJ untuk menyelesaikan proses jual beli asset di luar ketentuan Perpres 14/2007 yang telah dibuat sendiri oleh Presiden SBY sebelumnya.

Pada bulan Februari 2009 pemerintahan SBY-JK kembali memberikan keringanan kepada PT MLJ untuk menyelesaikan proses jual beli asset korban lumpur dengan cara mencicilnya sebesar Rp. 15 juta per bulan. Padahal pemberian keringanan yang bertubi-tubi itu kepada PT MLJ itu berarti menambah panjang penderitaan korban lumpur.

Dari rekam jejak SBYdan Kalla selama berkuasa dalam menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo, apakah kita masih yakin bila salah satu diantara mereka menjadi presiden akan mampu menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo secara lebih adil?

Foto ini diambil dari group Friends of Lapindo victim di facebook