Megawati Sukarno Putri, perempuan yang pernah manjadi presiden RI dan kini maju lagi menajdi calon presiden ini, terlihat seperti tak memiliki rekam jejak yang buruk dibandingkan Yudhoyono dan Kalla dalam kasus Lapindo. Eit..tunggu dulu, jika ditelaah secara kritis, Megawati juga punya andil dalam kasus Lapindo, meskipun tidak langsung.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, lahir UU Migas No 22 tahun 2001. Munculnya UU Migas No. 22/2001 itulah awal dari lemahnya fungsi kontrol pemerintah terhadap industri migas termasuk PT. Lapindo Brantas. Lemahnya kontrol pemerintah ini pula yang memberikan andil terhadap berlarut-larutnya penyelesaian semburan lumpur Lapindo secara lebih adil.
Selain itu, dengan UU Migas No 22/2001 itu misalnya, BP Migas dibuat tidak berdaya dalam mengawasi prosedur pengaboran Lapindo, termasuk prihal pemasangan casing dalam proses pengeboran.
Dengan payung hukum UU Migas No 22/2001 itu misalnya proses pencarian informasi untuk mengungkap kejadian sebenarnya dari semburan lumpur menjadi terhalang. Dalam UU itu memang diatur dan dijamin soal kerahasiaan data dan informasi seputar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Akibatnya hingga kini, penyelidikan kasus lumpur Lapindo oleh kepolisian tidak kunjung tuntas.
Hasil pemilu 2004 yang lalu telah berhasil menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Jusuf Kalla (JK) sebagi pemimpin di negeri ini.
Sementara kerugian berupa meningkatnya biaya kesehatan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh semburan lumpur diabaikan secara legal.
Aburizal Bakrie, atau akrab dipanggil Ical, dicalonkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemilu presiden (pilpres) 2009 ini. Bukan hanya itu, beberapa orang di Partai Golkar juga mencalonkan dia menjadi kandidat Ketua Umum Golkar menggantikan Jusuf Kalla.
Seperti yang ditulis oleh 
Pada tahun 2002, mantan ‘Big Boss’ group Bakrie, perusahaan induk Lapindo, yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie pernah melontarkan pemikiaran yang kemudian mendapat kritik dari tokoh lingkungan Hidup Emil Salim. Kritik Emil Salim terhadap usulan Aburizal Bakrie dapat dilihat di Kompas, 26 November 2002.
Dalam sebuah pertemuan dengan Pengurus Kadin tentang hasil keputusan “Pertemuan Kepala Pemerintahan tentang Pembangunan Berkelanjutan” di Johannesburg, Afrika Selatan, Juni 2002, Ketua Umum Kadin Indonesia Aburizal Bakrie, mengusulkan agar di masa krisis ekonomi sekarang ini diutamakan pembangunan ekonomi lebih dulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup.
Tak lama berselang, kira kira empat tahun setelah usulan Aburizal Bakrie itu dilontarkan, muncul semburan lumpur panas di Sidoarjo. Mayoritas pakar Geologi dunia mengatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo itu disebabkan oleh aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Sebelumnya, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kasus Lapindo juga mengungkapkan hal yang sama dangan pendapat mayoritas pakar geologi dunia tersebut.
Lapindo Brantas sendiri adalah bagian dari Group Bakrie. Setelah muncul semburan lumpur, meskipun mengaku tidak terkait lagi dengan Group Bakrie, pernyataan-pernyataan Aburizal Bakrie di berbagai media justru cenderung membela posisi Lapindo. Bahkan pernyataan Aburizal Bakrie tentang Lapindo dinilai telah melampaui wewenangnya sebagai Menkokesra.
Jika pemikiran “Pembangunan Ekonomi Lebih Dulu Tanpa Penanganan Masalah Lingkungan Hidup” dijadikan dasar pengambilan kebijakan pembangunan, maka pertanyaannya adalah berapa luas lagi hutan Indonesia yang akan hancur? Berapa luas lagi laut dan sungai Indonesia yang akan tercemar? Indonesia benar-benar diambang kehancuran alam yang masif bila pemikiran itu menjadi sebuah kebijakan politik.
Aburizal Bakrie, yang beberapa pernyataannya di media cenderung membela Lapindo dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, hendak dinominasikan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setelah keputusan Rapat Pleno Golkar mengizinkan kadernya menjadi capres atau cawapres, anggota Dewan Penasihat Golkar, Aburizal Bakrie, yang berada di urutan pertama dari enam cawapres Golkar, tampak riang. Demikian berita yang ditulis oleh Kompas (7/4).
Selama ini Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, meskipun tidak menjabat lagi di Group Bakrie, namun beberapa komentarnya di berbagai media massa terkait dengan semburan lumpur cenderung membela kepentingan Lapindo Brantas.
Sudah tiga tahun Lapindo melanda desaku yaitu desa Renokenongo. Aku masih ingat pada tahun 2006 PT Minarak Lapindo Brantas mengalami kebocoran pada pengeboran gas pertama kali yang keluar dari perut bumi itu lumpur keruh berwarna hitam dan bau lumpur yang menyengat dan yang tidak tahan dengan bau itu pasti pusing bahkan bisa muintah-muntah.
Sejak saat itu semua warga Reno yang belum mengungsi ketakutan dan memilih tinggal di pasar baru porong karena warga Jatirejo sudah keluar dari pengungsian pasar baru porong karena mereka sudah memperoleh uangkontrak. Begitu juga warga yang mengungsi di balai desa juga sudah keluar. Dan mengontrak di tempat lain yang lebih aman.
Sampai saat ini warga masih menungu sisa pembayaran yang dijanjikan PT Minarak Lpindo Brantas. Dan sebagai warga sudah banyak yang keluar dari pasar baru porong karena pasar akan dipakai untuk berdagang.
